Suarakan Keadilan Bagi Andrie Yunus, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Penyelesaian di Peradilan Umum

2 weeks ago 9

Kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. (Reuters: Willy Kurniawan)

jpnn.com - Koalisi masyarakat sipil menggelar konferensi pers secara daring melalui platform Zoom dan juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Imparsial dalam rangka penggalangan petisi bersama bertajuk "Keadilan untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk pada Peradilan Umum”.

Petisi ini merupakan bentuk solidaritas dan tuntutan keadilan atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, yang dinilai sebagai bentuk kekerasan serius terhadap pembela hak asasi manusia.

Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani oleh sedikitnya 125 individu dari berbagai latar belakang, baik akademisi, aktivis, dan unsur masyarakat lainnya, serta 156 organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi mahasiswa dan lembaga non-pemerintah.

Dalam konferensi pers tersebut, Kamis (2/4/2026), akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menegaskan bahwa apa yang dialami oleh Andrie Yunus, tidak hanya merupakan ancaman fisik, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi.

"Kondisi saat ini menunjukkan adanya fase darurat kekerasan terhadap masyarakat sipil sekaligus darurat terhadap demokrasi itu sendiri," katanya, dikutip dari siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil.

Dia juga mengingatkan bahwa pernyataan Presiden terkait penertiban suara-suara kritis tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi terhadap tindakan represif. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa kebebasan sipil tetap terlindungi.

Dalam konteks ini, reformasi TNI menurutnya harus segera dilanjutkan sebagai bagian dari agenda demokratisasi, termasuk memastikan bahwa prajurit militer tunduk pada peradilan umum demi menjamin prinsip equality before the law.

Selain itu, dia menekankan pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga negara dalam mengawal kasus ini, seperti Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, Ombudsman RI untuk menilai kemungkinan maladministrasi, serta LPSK memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban serta Aktivis HAM lainnya.